Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Written by Mono on February 16, 2021 in LIP with no comments.

IMF memang membuat kesalahan pada saat melakukan pendekatan awal dalam krisis Indonesia namun lembaga ini akhirnya menjadi sadar bahwa kunci utama untuk mengatasi krisis adalah untuk memulai kembali aliran modal swasta ke Indonesia. Kesepakatan kedua dengan IMF diperlukan karena ekonomi masih tetap saja memburuk. Pada bulan Januari 1998 rupiah kehilangan setengah nilainya hanya dalam rentang waktu lima hari saja dan ini menyebabkan masyarakat berusaha menimbun makanan.

Hal ini dilakukan baik oleh perusahaan berskala UMKM maupun perusahaan besar. Pak Sus, misalnya, terpaksa merumahkan empat karyawannya karena warung sotonya tutup. Sebelum pulang kampung, Pak Sus mengisi pulsa listrik kontrakannya untuk kebutuhan sebulan. Namun, apa boleh dikata, perkiraannya tentang akhir pandemi meleset dan pulsa listrik di kontrakannya habis.

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 916 nomor 2020 membentuk tim pemulihan ekonomi dan sosial universal akibat dampak pandemi Covid-19serta membuat kebijakan-kebijakan lainnya. Pihaknya melibatkan pihak dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya agar ibukota negara bangkit dari pandemi Covid-19. Aktivitas pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19 baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dari program stimulus pemerintah ini sangat membantu karena tekanan pandemi Covid-19 yang sangat dasyat. Langkah yang diambil pemerintah dengan berbagai insentif sudah sangat tepat karena mendorong perekonomian masyarakat, misalnya dapat meningkatkan kenaikan konsumsi rumah tangga yang saat ini masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan hidupnya.

Banyak yang sedang mengalami krisis pada saat pamdemi

Namun, Sri Mulyani meyakinkan bahwa saat ini krisis keuangan dan ekonomi belum terjadi. Dalam prosesnya, bisnis digital justru menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat untuk keluar dari persoalan, bahkan dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari masa krisis. Tak hanya itu, Anda juga perlu mencari celah yang tepat untuk mempertahankan bisnis di tengah kondisi krisis. Kendati terjadi fluktuasi harga komoditas karena faktor persediaan dan permintaan, namun hal itu tak akan menjadi persoalan besar hingga membuat usaha sektor ini pailit. Intinya, diperlukan integritas dalam jiwa setiap pelaku usaha sehingga muncul peluang untuk mendapatkan kepercayaan konsumen.

Dengan memiliki asuransi, kamu terhindar dari kejatuhan ekonomi yang lebih berat lagi saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Untuk pilihan asuransi yang tepat, kamu bisa mempertimbangkanasuransi jiwadanasuransi kesehatandariAllianz Bola Online Indonesia. Kegiatan investasi tidak serta merta harus berhenti di masa krisis, termasuk selama pandemi COVID-19 ini. Bagaimanapun, investasi merupakan jalan bagi kita untuk mencapai tujuan finansial di masa depan.

Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain kebutuhan pokok seperti makanan. Dari UMKM ini, perputaran uangnya nyatanya berjalan stabil karena daya jual dan daya beli masyarakat berjalan seimbang. Jelas sudah, sejarah membuktikan, UMKM memiliki faktor yang sangat besar dalam menambah devisa dengan meningkat ekspor produk Indonesia. Terlebih UMKM yang bergerak di bidang furniture dan bahan baku lokal seperti hasil laut dan pertanian.

Namun demikian, proses perfect dalam perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi tentu tetap harus dipikirkan. Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan berketahanan pandemi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang mengarusutamakan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses perencanaan ini nantinya akan menciptakan masyarakat atau ekosistem yang memiliki ketahanan terhadap pandemi. Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus berbasis pada fakta atau evidence based mostly improvement. Bukti atau fakta tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat. Fakta tersebut bisa juga diperoleh dengan mekanisme lain seperti dialog publik dengan masyarakat di akar rumput, musrenbang, dan wahana audiensi lainnya.

Comments are closed.